Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

MAKALAH

SEJARAH INDONESIA II

Tentang

DEMOKRASI TERPIMPIN (ORDE LAMA)

Oleh:

Elvi Susanti         : 110.066

Fitrinawati           : 110.013

Dosen pembimbing:

Dr. Danil M. Caniago M.Hum

JURUSAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI-A)

FAKULTAS ADAB

IAIN IMAM BONJOLPADANG

1433 H / 2012 M

A.   Pendahuluan

Demokrasi Terpimpin merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus-menerus berubah sepanjang salah satu masa paling kacau dalam sejarah Indonesia. Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun prakarsa pelaksanaannya diambil bersama-sama  dengan pimpinan angkatan bersenjata. [1]

Pembahasan makalah ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1.      Latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin?

2.      Kondisi sosial politik masa Demokrasi Terpimpin?

3.      Bagaimana dominasi komunis pada sistem Demokrasi Terpimpin?

4.      Surat Perintah Sebelas Maret?

Pembahasan serta jawaban dari pertanyaan di atas akan pemakalah jabarkan pada bab selanjutnya.

B.   Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

Sebelum kita mengetahui kondisi sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari Demokrasi Terpimpin serta latarbelakang lahirnya Demokrasi Terpimpin ini.

Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah sistem Demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Adapun konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali di umumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 november 1956.

Sedangkan latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin tentu disebabkan oleh masalah pada masa sebelumnya yaitu pada masa Demokrasi Liberal. Dimana pada masa Demokrasi Liberal sering terjadi pergantian kabinet, sehingga keadaan negara Indonesia menjadi tidak stabil. Dilihat dari berbagai aspek, latar belakang dicetusnya demokrasi terpimpin oleh presiden Soekarno adalah sebagai berikut:

1.      Aspek Keamanan Nasional

Banyaknya gerakan separatis pada Demokrasi Liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara Indonesia. Melihat kondisi yang demikian presiden Soekarno mengambil suatu keputusan dengan mencetuskan konsep Demokrasi Terpimpin, dimana seluruh keputusan berpusat pada negara.

2.      Aspek Perekonomian

Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga pembangunan ekonomi tersendat, uang banyak beredar di masyarakat sehingga nilai Rupiah merosot.

3.      Aspek Politik

Dilihat dari aspek politik latar belakang dicetusnya Demokrasi Terpimpin yaitu konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Sehingga presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959 yang salah satu isinya adalah berlakunya kembali UUD 1945.

Jika kita lihat dari latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin kita pasti langsung berkesimpulan bahwa kondisi sosial politik Indonesia pada masa ini lebih baik dari pada masa Demokrasi Liberal. Namun kenyataannya, kondisi sosial politik Indonesia pada masa ini adalah:

a.      Adanya Dominasi Komunis dalam pemerintahan. Pimpinan partai komunis indonesia (PKI) yaitu D.N. Aidit yang mengakomodasikan persekutuan Ideologi Nasionalisme, Agama (Islam), dan Komunisme yang dinamakan NASAKOM.

b.      Adanya perlawanan terhadap pemerintah. Perlawanan dari mahasiswa yang menyampaikan Tiga Tuntutan (Tritura) kepada pemerintah, yang salah satu isinya yaitu bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

1.    Menegakkan Demokrasi Terpimpin

Dekrit 5 Juli tidak saja mendapatkan sambutan baik dalam masyarakat yang selama hampir 10 tahun dalam kegoyahan zaman Liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut presiden Soekarno bertindak selaku perdana mentri, sedangkjan Ir. Djuanda menjadi menteri pertama. Program kabinet meliputi keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Jaya, dan sandang pangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 150 tahun 1959 yang dikenal dengan “Dekrit 5 Juli 1959” memuat tiga hal pokok:

a.      Tidak berlaku UUDS 1950

b.      Berlakunya kembali UUD 1945

c.      Pembubaran Konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS[2]

Dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dibentuk Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara (MPRS), yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a.  Setuju kembali kepada UUD 1945

b.  Setia kepada perjuangan RI dan,

c.   Setuju dengan Manifesto Politik

Keanggotaan MPRS menurut Penpres No. 12 tahun 1959 terdiri atas 261 anggota DPR 94 dari utusan daerah, dan wakil Golongan Karya sebanyak 200 orang. Dalam penetapan Presiden itu disebutkan pula bahwa tugas dari pada MPRS menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.[3]

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diketuai oleh Presiden dibentuk dengan  Penpres No. 3 tahun 1959. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah (pasal 16 ayat 2 UUD 1945). DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum tahun 1955 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1953, tetap menjalankan tugasnya dengan landasan UUD 1945 dan dengan menyetujui segala perombakan yang dilakukan oleh pemerintah, sampai tersusun DPR baru.

2.    Kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin

Adanya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 1959 tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank yang dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran, yang terutama dlam tahun 1957 dan 1958 sangat meningkat jumlahnya.

Hal-hal yang merugikan keuangan negara adalah antara lain perdagangan expor-impor dan perdagangan dalam negeri, sehingga penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lain yang merupakan sumber-sumber penting untuk penerimaan negara dalam mata uang rupiah ikut merosot. [4]

3.    Perlawanan terhadap pemerintah

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) meminta kepada pemerintah agar keputusan menaikkan harga barang ditinjau kembali. Namun, pernyataan ini ternyata tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Ketidakpuasan rakyat akhirnya meledak dalam bentuk demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar pada tanggal 10 Januari 1966, mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah[5], yakni:

a.      Bubarkan PKI

b.      Turunkan harga/ perbaiki ekonomi

c.      Retool kabinet dwikora

4.    Dominasi Komunis

Pimpinan PKI dipegang oleh D.N. Aidit, M.H. Lukman, Nyoto dan Sudisman. Partai komunis indonesia (PKI) menyambut “demokrasi terpimpin” Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia yaitu ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Pada tahun 1962 perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia yang dilangsungkan dalam operasi Trikora mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.

5.    Supersemar

Surat Perintah Sebelas Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1969. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan  Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan Dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

C.   Penutup

1.    Kesimpulan

Dari pembahasan makalah di atas dapat pemkalah simpulkan beberapa point, yaitu:

a.    Latar belakang di cetusnya sistem Demokrasi Terpimpin

Dicetusnya sistem Demokrasi Terpimpin oleh presiden Soekarno melihat pertimbangan beberapa segi pertahanan nasional, politik dan perekonomian Indonesia pada saat itu telah mengalami kekacauan.

b.    Menegakkan Demokrasi Terpimpin

Keputusan presiden Republik Indonesia No. 150 tahun 1959 yang dikenal dengan “Dekrit 5 juli 1959” memuat tiga hal pokok:

1)    Tidak berlaku UUDS 1950

2)    Berlakunya kembali UUD 1945

3)    Pembubaran Konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS

Adapun isi dari Tritura adalah Bubarkan PKI, Turunkan harga/perbaiki ekonomi dan Retool kabinet Dwikora. Sedangkan isi dari Supersemar adalah pemberian kekuasan dari presiden Soekarno kepada Soeharto dalam pengamanan daerah Indonesia yang sedang mengalami kekacauan.

2.    Saran

Dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu  kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa pemakalah harapkan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai titian usaha perbaikan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Tambunan, A.S.S, Dkk. 1991. Pejuang dan Prajurit (Konsepsi Dan Implementasi Dwifungsi Abri ). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Poesponegoro, Marwati Djoned. 1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka.

MC.Rickleft. 2008. A History Of Modern Indonesia Since C. Palgrave. Terjemahan

---

[1] MC.Rickleft. 2008. A history of modern indonesia since c. Palgrave. H. 533, terjemahan

[2] Tambunan,ASS. Dkk. 1991. Pejuang dan prajurit. Jakarta: pustaka sinar harapan.

[3] Poesponegoro, marwati djoned. 1993. Sejarah nasional indonesia IV. Jakarta: balai pustaka. H. 312

[4] Op.cit, poesponegoro h. 323

[5] Op.cit, tambunan. H. 125